Home / Uncategorized / Dhani Ajukan Banding Memohon Vonis Dibatalkan

Dhani Ajukan Banding Memohon Vonis Dibatalkan

Dhani Ajukan Banding Memohon Vonis Dibatalkan – Ahmad Dhani divonis 1 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 11 Juni waktu lalu. Gak terima dengan vonis itu, Dhani ajukan kenangan banding memohon vonis itu digagalkan.

Kuasa hukum Ahmad Dhani Sahid mengemukakan, faksinya udah masukkan kenangan banding ke Pengadilan Tinggi Ja-tim sejak mulai Senin (15/7) .

” Udah kita tambahkan sejak mulai Senin tempo hari dengan isyarat terima akta kenangan banding nomer 275/akta Pid. Sus/PN Sby, ” kata Sahid di Surabaya, Rabu (17/7/2019) .

Dalam peluang yg sama Sahid memberikan, dalam berkas kenangan setebal 17 halaman itu ada sejumlah argumen kenapa Dhani memohon dibebaskan. Menurut Sahid, argumen ini cukup kuat.

Satu diantaranya, 9 pengacara Dhani merasa judex facti atau hakim tidak benar menempatkan hukum pembuktian. Perihal ini sebabkan hakim kala menjatuhkan pidana dikira tak didasarkan keputusan hukum acara pembuktian yg berlaku sama seperti peraturan clausal 183 KUHAP.

” Judex facti cuma mengaitkan sendiri tiada penilaian hukum atas alat bukti yg ada. Sampai ketetapan itu perlu buat digagalkan, ” papar Sahid.

Gak cuma itu, banyak kuasa hukum Dhani merasa hakim tidak benar dalam menempatkan pembuktian gugatan tunggal Clausal 27 ayat (3) UU ITE. Menurut Sahid, hakim udah meniadakan ada sangkutan di antara keberlakuan Clausal 27 ayat 3 UU ITE dengan Clausal 310 serta Clausal 311 KUHP.

” Clausal 27 ayat 3 UU ITE itu tak dapat mandiri. Akan tetapi clausal itu terikat dengan clausal 310 serta clausal 311 KUHP. Perihal ini berdasar pada Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomer : 50/PUU-VI/2008 tertanggal 5 Mei 2009, yg menjelaskan : keberlakuan serta ijtihad atas Clausal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa terpisahkan dari etika hukum inti dalam Clausal 310 serta Clausal 311 KUHP jadi genus delict yg mengharuskan ada pengaduan (klacht) agar dapat dituntut, ” katanya.

Sahid pun menilainya hakim udah melaksanakan amputasi saran pakar. Baik dari pakar pidana ataupun pakar ITE.

Dalam putusannya kala itu, penilaian hukum hakim dikira tak komplet. Itu lantaran tak menampung dengan cara utuh info saksi-saksi, terdakwa pun bukti yang lain.

” Umpamanya berikut, judex facti mengambil saran dari Pakar Hukum Pidana, Dr Yusuf Jacobus Setyabudhi. Akan tetapi, saran pakar itu tak diambil dengan cara utuh, diamputasi, dipotong-potong, serta bikin ringkasan sendiri, ” lanjut Sahid.

Sahid mengharapkan hakim Pengadilan Tinggi bakal terima permintaan banding Ahmad Dhani. Tidak hanya itu, dia pun mengharapkan hakim bakal menghentikan ketetapan vonis saat 1 tahun pada Dhani.

” Kami mengharapkan hakim ditingkat banding bakal menghentikan ketetapan Pengadilan Negeri Surabaya, ” katanya.

About penulis77