KJRI Jeddah Menindak Lanjuti Aduan PMI Tentang Pengemplangan Upah TKI

KJRI Jeddah Menindak Lanjuti Aduan PMI Tentang Pengemplangan Upah TKI – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tentang pengemplangan upah yang mereka alami. KJRI Jeddah selanjutnya sukses mencairkan upah PMI yang dikemplang oleh pemakai layanan atau majikan seputar Rp 7,6 milyar.

Selama periode Januari sampai Juli 2019, Team Service serta Pelindungan (Yanlin) KJRI Jeddah sukses mengusahakan pencairan upah PMI yang biasanya kerja jadi Asisten Rumah Tangga (ART). Besar upah itu sampai 2.079.883 riyal Saudi atau seputar Rp 7,6 milyar.

Seputar Rp 7,6 milyar itu adalah keseluruhan dari 105 PMI dengan tenggang upah yang beragam. Sedang massa tunggakan terlama ialah 15 tahun.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menjelaskan, tunggakan gaji yang menumpuk membuat pemakai layanan cari langkah supaya terlepas dari keharusan membayar gaji bulanan itu. Salah cara tersebut ialah memerintah PMI untuk lakukan cap jempol tetapi PMI itu tidak mengerti isi surat.

“Ada yang nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda-tangan. Walau sebenarnya pembantu tidak pahami didalamnya. Ada juga yang memberikan laporan pekerjanya kabur, hingga ia tak perlu bayar upahnya sesudah pekerjanya itu dideportasi. Beberapa macam. Tetapi, masih kami kejar ia sampai bayar,” kata Hery berdasar info wartawan tercatat KJRI Jeddah, Selasa (6/8/2019).

Konsul Tenaga Kerja Mochamad Yusuf menjelaskan pengurusan upah jadi susah di pengadilan serta kantor tenaga kerja, saat PMI sudah tanda-tangani surat itu. Tetapi penipuan pada akhirnya tersingkap oleh lembaga yang berkuasa di Arab Saudi, meskipun lewat tingkatan persidangan yang susah.

“Jika bahasa lisan, mereka telah memahami. Tetapi saat harus tanda-tangani suatu atau membubuhkan cap jempol atas keinginan majikan, ia tidak paham itu didalamnya apa. Ini yang membuat proses persidangan di pengadilan serta maktab amal (kantor tenaga kerja) jadi berbelit” sebut Yusuf.

Yusuf menjelaskan, dalam interviu untuk berita acara kontrol (BAP), PMI akui belum terima upah sampai sekian tahun. Interviu itu dikerjakan dengan spesial oleh KJRI Jeddah tanpa ada pendampingan pemakai layanan atau faksi yang sebagai wakil.

Pasca-moratorium pengiriman PMI yang tidak mempunyai ketrampilan seperti supir rumahan serta asisten rumah tangga, persoalan masih saja banyak muncul. WNI wanita diambil perusahaan untuk kerja jadi tenaga kebersihan di kantor-kantor serta lembaga di Arab Saudi, tetapi selanjutnya dialirkan ke bidang rumah tangga.

PMI memberikan laporan beberapa dari mereka diberangkatkan dengan visa ziarah, tetapi diberi kartu izin tinggal serta kerja. KJRI Jeddah menyebutkan PMI tidak kerasan kerja sebab menganggap tertekan serta gaji yang diterima tidak sesuai persetujuan.