Home / Berita Umum / Korupsi Massal DPRD Kota Malang

Korupsi Massal DPRD Kota Malang

Korupsi Massal DPRD Kota Malang – Sekitar 41 anggota DPRD Kota Malang diputuskan menjadi terduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke-41 wakil rakyat di Kota Malang itu disangka terima suap serta gratifikasi masalah bahasan APBD-Perubahan di Pemkot Malang tahun biaya 2015.

Sekitar 22 anggota DPRD Kota Malang yang telah berstatus tersngka barusan diumumkan KPK pada Senin (3/9/2018) sore tempo hari. Sesaat 19 orang yang lain telah diputuskan menjadi terduga terlebih dulu.

Keseluruhan ada 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai terduga dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014- 2019.

” Keseluruhan 45 anggota DPRD Kota Malang, telah ada 41 anggota yang diputuskan menjadi terduga oleh KPK, ” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Masalah ini meruapakan pendalaman dari masalah yang tersangkut Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton, bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan serta Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni.

” Masalah ini memberikan bagaimana korupsi dikerjakan dengan masal, menyertakan unsur kepala daerah serta jajarannya dan beberapa anggota DPRD yang semestinya lakukan manfaat pengawasan biaya, ” tutur Basaria.

22 Anggota DPRD Kota Malang disangka memperoleh hadiah uang dari Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton dengan nominal yang beragam, yaitu Rp 12, 5 juta sampai Rp 50 juta.

Atas tindakannya 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan tidak mematuhi masalah 12 hurf a atau masalah 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang- Undang RI nomer 20 Tahun 2001 mengenai pergantian atas UU nomer 31 tagun 1999 mengenai oemberantasan tindak pidana korupsi masalah 55 ayat (1) ke -1 KUHP serta masalah 12 B UU nomer 31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi JO masalah 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

KPK selalu memahami masalah suap bahasan APBD-P Kota Malang tahun biaya 2015 yang diketahui dengan uang ” pokir ” sejumlah Rp 700 juta, korupsi ” uang sampah ” sejumlah Rp 300 juta serta fee satu % dalam APBD Kota Malang tahun biaya 2015 sejumlah Rp 5, 8 miliar.

Dengan penentuan 22 anggota DPRD Kota Malang terduga korupsi oleh KPK, jadikan kursi wakil rakyat di Kota Malang sekarang cuma bersisa empat orang saja. Mereka ialah Abdurrochman (PKB) sebagai wakil ketua serta pimpinan dewan hanya satu yang tersisa, Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDIP) serta Tutuk Haryani (PDIP).

Keadaan ini meneror DPRD dan roda pemerintahan di Kota Malang lumpuh. Beberapa agenda pemerintahan dilaporkan terganggu, bahkan juga berhenti. Agenda bahasan APBD Pergantian di Pemkot Malang tahun 2018 mandeg. Beberapa perancangan ketentuan daerah (ranperda) juga tidak dapat diteruskan.

Pemkot Malang berjalan cepat, Sekda Kota Malang, Wasto menyampaikan, telah ada pertemuan pada Pemkot Malang, Pemprov Jawa Timur serta Kemendagri untuk mengulas permasalahan itu.

” Beberapa kebijakan yang membutuhkan keterlibatan manfaat dewan telah kami inventarisasi. Kami laporkan ke pemprov serta Kemendagri, ” tutur Wasto seperti dikutip Pada, Senin (3/9/2018).

Tidak hanya mengarah beberapa puluh anggota dewan, masalah suap bahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 ini dapat menyeret beberapa petinggi Pemkot Malang. Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton divonis 2 tahun penjara, bekas Kepala Dinas PUPR Djarot Edi S divonis 2 tahun 8 bulan.

About admin