Home / Berita Umum / Pemerintah Terus Evaluasi Rekam Jejak FPI

Pemerintah Terus Evaluasi Rekam Jejak FPI

Pemerintah Terus Evaluasi Rekam Jejak FPI – Izin organisasi kemasyarakatan (organisasi masyarakat) Front Pembela Islam (FPI) belum diberi pemerintah sebab ada ketentuan yang belum dipenuhi. Sekarang, pemerintah sedang menilai kegiatan FPI.

“Selanjutnya untuk FPI, organisasi ini kan sebetulnya izinnya telah habis tanggal 20 Juni waktu lalu, tetapi sesaat ini kan belum ditetapkan ya izin itu diteruskan, dilanjutkan, diberi ataukah tidak,” kata Menko Polhukam Wiranto selesai rapat pengaturan hanya terbatas (Rakortas) tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

“Mengapa kita belum memberi sebab kita masih memahami, dikerjakan satu pelajari dari aktivitasnya sepanjang ia ada, organisasinya, trek record-nya sedang diatur, organisasi memang wajar diberi izin ataukah tidak,” sambungnya.

Wiranto menjelaskan pemerintah masih mendasarkan ketetapan melalui ketentuan yang ada. Ia minta warga untuk menanti proses yang berjalan.

Selanjutnya, Wiranto mengungkit masalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah diputuskan jadi organisasi terlarang di Indonesia sebab berpedoman memahami yang berlawanan dengan Pancasila. Ia memperjelas aktivis HTI dapat dipidana jika menebarkan memahami anti-Pancasila.

“Organisasi itu (HTI) dibubarkan sebab pahamnya. Ideologinya visi misinya telah pasti berlawanan dengan Pancasila serta NKRI. Hingga jika perorangan atau mantan-mantan anggotanya melakukan aktivitas tapi aktivitasnya masih meneruskan faham-faham yang anti-Pancasila, anti-NKRI ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum,” katanya.

Wiranto memperjelas anggota HTI dilarang mengulas permasalahan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta NKRI. Ia memperjelas, anggota organisasi masyarakat lain akan ditindak jika turut menebarkan memahami anti-Pancasila serta anti-NKRI.

“Jadi berharap maklum jika jangan pernah ada pemahaman organisasinya dilarang tapi individualnya masih menebarkan paham-paham khilafah serta anti-Pancasila. Tidak dapat. Sebab bukan sekedar HTI. Organisasi yang lain organisasi masyarakat yang lain juga jika menebarkan ajaran anti-Pancasila serta anti-NKRI ada juga undang-undang yang akan masukkan ia di ranah hukum. Saya anggap itu semua faham. Jadi itu agar jelas,” tegas Wiranto.

Awalnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan ada 10 ketentuan yang belum dipenuhi FPI berkaitan perpanjangan izin Surat Info Tercatat (SKT) Organisasi masyarakat. Tjahjo menjelaskan tidak ada batas waktu perpanjangan izin organisasi masyarakat.

Selain itu, Dirjen Politik serta Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, menjelaskan ketentuan yang belum dipenuhi FPI yaitu referensi Kementerian Agama sampai AD/ART. Diluar itu, FPI belum tanda-tangani berkas AD/ART yang dikirim, punyai permasalahan sekretariat, belum kantongi beberapa surat pengakuan, serta yang lain.

About penulis77