Pemprov Banten Bakal Merumahkan Sekitar 4.215 Pegawai Honorer

Pemprov Banten Bakal Merumahkan Sekitar 4.215 Pegawai Honorer – Pemerintah Propinsi Banten cuma akan terima 2.000 pegawai honorer pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (PPPK) 2019 yang akan datang. Sekitar 4.215 pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten terancam dirumahkan.

Keseluruhan jumlahnya pegawai honorer sekarang ini sekitar 6.215 pegawai dari kelompok I (K1), K2 ataupun non kelompok. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan ketetapan itu adalah hasil analisis keperluan pegawai serta hasil saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang kita perlukan cuma 2 ribu, itu saran KPK, itu yang kita perlukan kok,” kata Wahidin waktu ditemu di kantornya, Kota Serang, Rabub (6/2).

Merujuk PP Nomer 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen PPPK, pemerintah pusat berusaha lakukan penyetaraan hak pada pegawai honorer dengan perangkat sipil negara (ASN).

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komunitas Pegawai ASN nonkategori, Rangga, terasa sedih atas ketetapan Gubernur Banten mengenai pemangkasan jumlahnya tenaga pegawai honer di lingkungan Pemprov Banten.

Ia mengharap Pemprov bisa memperhitungkan kembali pengurangan paket pegawai honorer itu.

“Mengharap semua masuk, pemprov janganlah menganaktirikan kembali. Baik Kelompok ataupun nonkategori. Mengakomodir semua janganlah ada penekanan eks kelompok. Semua begitu angkut,” tuturnya.