Home / Berita Umum / RUU PKS Belum Di Kerjakan Oleh DPR Serta Belum Di Setujui

RUU PKS Belum Di Kerjakan Oleh DPR Serta Belum Di Setujui

RUU PKS Belum Di Kerjakan Oleh DPR Serta Belum Di Setujui –Bahasan Perancangan Undang-undang Penghilangan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belumlah dikerjakan dengan mendalam oleh DPR. Meskipun begitu, penolakan pada RUU PKS telah muncul lewat satu tuntutan.

Tuntutan penolakan RUU PKS dikirimkan oleh orang yang sempat membuat tuntutan berkaitan iklan yang di bintangi Blackpink, Maimon Herawati di situs change.org pada Minggu (27/1/2019). Maimon memandang RUU PKS pro pada perzinahan sebab cuma melarang beberapa hal berkaitan seksual yang berbentuk pemaksaan.

“RUU ini bagus, tetapi tidak komplet. RUU ini tidak mengendalikan kejahatan seksual yang dilarang agama serta nilai tata susila ketimuran. Dengan begitu, ide hukum berkaitan larangan. Bila tidak dilarang, bermakna bisa,” kata Maimon waktu dihubungi.

Dalam draf RUU PKS yang diupload dari situs DPR RI, ada sembilan point tindak pidana. Akan tetapi, sembilan point itu tidak mengendalikan tindak pidana tentang hubungan seks suka-rela. Akan tetapi mengendalikan pun masalah pemaksaan perkawinan. Tersebut kutipannya:

Masalah 11

(1) Tiap-tiap orang dilarang lakukan Kekerasan Seksual.

(2) Kekerasan seksual seperti disebut pada ayat (1) terbagi dalam:
a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f. pemaksaan perkawinan;
g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual; serta/atau
i. penyiksaan seksual.

(3) Kekerasan Seksual seperti disebut pada ayat (1) mencakup momen Kekerasan Seksual dalam cakupan rekanan personal, rumah tangga, rekanan kerja, publik, serta keadaan spesial yang lain.

Masalah selanjutnya yaitu dari Masalah 12-20 lalu diterangkan pengertian dari semasing point yang ada dalam Masalah 11 ayat 2, termasuk juga masalah pengertian pemaksaan perkawinan yang diterangkan dalam Masalah 17. Tersebut petikannya:

Masalah 12

(1) Pelecehan seksual seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf a ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk aksi fisik atau non-fisik pada orang yang lain, yang terkait dengan anggota badan seorang serta berkaitan keinginan seksual, hingga menyebabkan orang yang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

(2) Pelecehan seksual seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf a ialah delik aduan, terkecuali bila dikerjakan pada anak, penyandang disabilitas serta anak dengan disabilitas.

Masalah 13

Eksploitasi seksual seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf b ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk kekerasan, intimidasi kekerasan, tipu daya, serangkaian kebohongan, nama atau jati diri atau martabat palsu, atau penyalahgunaan keyakinan, supaya seorang lakukan hubungan seks dengannya atau orang yang lain serta/atau tindakan yang manfaatkan badan orang itu yang berkaitan keinginan seksual, dengan tujuan menguntungkan diri pribadi atau orang yang lain.

Masalah 14

Pemaksaan kontrasepsi seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf c ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk mengendalikan, hentikan serta/atau mengakibatkan kerusakan organ, manfaat serta/atau skema reproduksi biologis orang yang lain, dengan kekerasan, intimidasi kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, hingga orang itu kehilangan kontrol pada organ, manfaat serta/atau skema reproduksinya yang menyebabkan Korban tidak bisa mempunyai keturunan.

Masalah 15

Pemaksaan aborsi seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf d ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk memaksa orang yang lain untuk lakukan aborsi dengan kekerasan, intimidasi kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memakai keadaan seorang yang tidak dapat memberi kesepakatan.

Masalah 16

Perkosaan seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf e ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk kekerasan, intimidasi kekerasan, atau tipu muslihat, atau memakai keadaan seorang yang tidak dapat memberi kesepakatan untuk lakukan hubungan seks.

Masalah 17

Pemaksaan perkawinan seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf f ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, intimidasi kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau desakan psikis yang lain hingga seorang tidak bisa memberi kesepakatan yang sebenarnya untuk lakukan perkawinan.

Masalah 18

Pemaksaan pelacuran seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf g ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk kekerasan, intimidasi kekerasan, serangkaian kebohongan, nama, jati diri, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan keyakinan, melacurkan seorang dengan tujuan menguntungkan diri pribadi serta/atau orang yang lain.

Masalah 19
Perbudakan seksual seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf h ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk batasi ruangan gerak atau mencabut kebebasan seorang, dengan arah tempatkan orang itu melayani keperluan seksual dianya atau orang yang lain dalam periode waktu spesifik.

Masalah 20

Penyiksaan seksual seperti disebut dalam Masalah 11 ayat (2) huruf i ialah Kekerasan Seksual yang dikerjakan berbentuk menyiksa Korban.

About admin