Home / Berita Umum / Terkait Kasus Suap Meikarta, Hakim Akan Pidanakan Para Saksi Bila Berikan Kesaksian Palsu

Terkait Kasus Suap Meikarta, Hakim Akan Pidanakan Para Saksi Bila Berikan Kesaksian Palsu

Terkait Kasus Suap Meikarta, Hakim Akan Pidanakan Para Saksi Bila Berikan Kesaksian Palsu – Usaha konfrontasi masalah suap project Meikarta dalam hubungan saluran dana menyertakan pihak Pemprov Jawa barat serta anggota DPRD selesai menggantung. Kedua pihak sama-sama mempersalahkan keduanya, sampai hakim memperingatkan jika info palsu dapat dipidanakan.

Persidangan dikerjakan dalam dua session. Yang pertama, jaksa minta kesaksian dari anggota DPRD Jawa barat fraksi PDIP, Waras Wasisto, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Sulaeman, asisten Billy Sindoro Gentar Rahma Pradana serta ASN Pemkab Bekasi Polmentra.

Tidak hanya mereka, ada juga Sekretaris Jawa barat Iwa Karniwa, James Riady serta Neneng Rahmi Nurlaili terduga yang menjabat menjadi Kepala Bagian Pengaturan Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln Sekretaris Dinas Pemuda serta Berolahraga.

Hakim ketua, Judijanto Hadilesmana minta mereka memberi info berkaitan pengurusan Gagasan Detil Tata Ruangan (RDTR) yang disangka ada saluran uang.

Neneng Rahmi menjelaskan jika awalannya sebab proses intisari RDTR tidak berjalan baik. Henry Lincoln memberikan inspirasi untuk menjumpai Iwa Karniwa. Harapannya, Iwa dapat menolong.

Akan tetapi sebab kedua-duanya tidak kenal Iwa, Henry mengontak Sulaeman. Masalahnya Sulaeman kenal anggota DPRD Jawa barat, Waras Wasisto yang dipandang kenal baik Iwa.

“Setelah itu Pak Leman (Sulaeman) menghadapkan kami dengan Pak Waras di KM 39. Dari sana, Menata ulang disandingkan di km 72 dengan Iwa. Disana saya duduk terpisah serta turut bergabung di dalam pembicaraan,” kata Neneng.

Dalam pertwmuan itu, dia mengakui tidak mengulas masalah uang. Akan tetapi sesudah bubar, Henry minta uang sebesar Rp 1 miliar untuk Iwa. Terakhir didapati jika keinginan pada Henry dikatakan oleh Waras Wasisto.

Arah uang itu untuk baliho Iwa Karniwa yang waktu itu turut penjaringan Cagub Jawa barat di Pemilihan kepala daerah lewat PDIP. Waras yang kader PDIP jadi simpatisan Iwa.

“Saya coba penuhi (keinginan uang). Saya berikan di BAP. Penyerahannya sekitar 2x. Pertama Rp 400 juta, ke-2 Rp 500 juta,” tuturnya.

Akan tetapi, ada keinginan kembali yang dikatakan Sulaeman pada dianya sebesar Rp 3 miliar. Sebab tidak menyanggupi, Neneng berkonsultasi pada Bupati Neneng Hasanah Yasin.

“Dari Pak Leman (Sulaeman) meminta Rp 3 miliar. Beliau (Bupati Neneng Hasanah Yasin) katakan janganlah pakai link itu kembali. Sebab tidak untuk,” katanya.

Uang yang awal mulanya dimintakan keseluruhan Rp 900 juta itu diserahkan lewat Sulaeman. Dari tangan Sulaeman, uang itu dikasihkan pada Waras. Pernyataan Waras, uang itu dikatakan oleh stafnya pada staf Iwa.

Waktu ditanyakan pada Waras, dia mengaku terima beberapa titipan dari Sulaeman. Hal tersebut untuk kepentingan baliho sesuai dengan keinginan Iwa. Akan tetapi, Iwa tmengaku belum pernah minta uang ataupun alat peraga kampanye pada Waras.

“Saya disuruh Pak Iwa (minta uang),” kata Waras.

“Tidak terima. Saya tidak minta spanduk, atau memberi contoh (spanduk). Cuma bisa info, nilainya berapakah tidak tahu, dipasang dimana. Saya tidak tahu pemberian (uang),” timpal Iwa.

Hakim ketua Judijanto Hadilesmana yang jengah dengan kedua-duanya memperingatkan jika semua saksi telah disumpah. Bila memberi info palsu, jadi dapat dipidanakan.

“Anda-anda sulit disumpah. Terserah ingin memberi info palsu. Tetapi ini dapat dipidanakan,” katanya.

“Agenda saksi ini telah tuntas. Tetapi ini dapat dilakukan tindakan. Tulis itu ya Pak Jaksa,” imbuhnya.

Mengacu pada pengakuan Hakim berkaitan keinginan penentuan terduga pada saksi yang memberi info palsu, tertuang dalam Masalah 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).

Masalah 174 (1) jika info saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang mengingatkan dengan benar-benar padanya agar memberi info yang sebetulnya serta menyampaikan intimidasi pidana yang bisa dipakai padanya jika dia masih memberi info palsu.

(2) Jika saksi masih pada keterangannya itu, hakim ketua sidang sebab jabatannya atau atas keinginan penuntut umum atau terdakwa bisa memberikan perintah agar saksi itu ditahan untuk setelah itu dituntut masalah dengan tuduhan sumpah palsu.

About admin